Sepeda Motor di Jalanan Jakarta: Rimba Tempat “Pertempuran Kelas” Baru

https://i2.wp.com/cdn-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/20140115_232024_ribuan-motor-bikin-macet-jakarta.jpg

Foto: Tribunnews, 27 April 2014.

Mungkin sudah lebih dari setahun yang lalu — seorang calon ibu, hamil tujuh bulan, mati konyol di Jalan Layang Casablanca. Dia terlempar ke luar jalan layang, terhempas dari ketinggian 15 meter, saat motor yang dikendarai suaminya dengan melawan arus dihantam — atau menghantam — mobil dari arah lain. Suaminya, yang bermotor tanpa SIM, sedang menghindari jebakan polisi di ujung jalan (jalan layang itu tidak boleh dilewati sepeda motor).

Baru-baru ini, pemotor lain yang juga melawan arus diberitakan mati konyol dihantam mobil yang sebetulnya dikendarai dengan tertib dan dengan kecepatan normal. Mobil itu justru hancur dipukuli pemotor lainnya dengan cacian. Polisi, yang seharusnya menegakkan hukum dan aturan, justru menafikan pelanggaran hukum yang terjadi.

Dua kasus ini jauh dari eksklusif, karena ternyata banyak sekali kasus seperti ini terjadi setiap hari. Berita kematian seakan tidak menjadikan jera.

Jalanan Jakarta sudah menjadi tempat tanpa hukum. Dalam satu pagi perjalanan saya ke kantor saja, saya bisa melihat paling tidak 10 – 20 pelanggaran aturan lalu lintas yang terjadi. Sebagian besarnya dilakukan oleh pemotor.  Jalan melawan arus, mengendara di tempat pejalan kaki, dan melanggar lampu merah mungkin merupakan pelanggaran yang paling sering didapati.  Polisi?  Di mana-mana, tetapi seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa.  Tidak ada yang menghormati kehadiran polisi, sedikitpun.  Seolah-olah: ah, kalaupun ditangkap, beberapa puluh ribu rupiah sudah bisa membereskan masalahnya.  Akibatnya: hukum rimba yang berlaku.  Kadang-kadang pengendara mobil dan kendaraan besar lainnya mendominasi karena ukuran dan kekuatannya, pengendara motor yang mendominasi karena jumlahnya.

Tulisan ini membawa resiko bahwa saya akan dicap “tidak sensitif” kepada “kesulitan hidup dan ketidaknyamanan” para pengendara sepeda motor yang, kebanyakan, berasal dari golongan sosial-ekonomi menengah ke bawah.  Tapi inilah pesan utamanya: bahwa jalan raya sudah menjadi tempat “pertempuran kelas” baru.

Jalan raya menjadi “tempat pertempuran kelas baru?”  Kelihatan sekali bahwa jalan raya sekarang terbagi menjadi beberapa “kelas.”  Pertama, kelas “terpaksa kendaraan umum.”  Kelas ini adalah mereka yang tidak memiliki pilihan lain kecuali menggunakan kendaraan umum.  Sesudah itu, kelas “sepeda motor.”  Kemudian mobil-mobil sederhana (sejuta umat), baru kemudian mobil-mobil mahal dan mewah.  Masing-masing pengendara terlihat sangat sadar dan, kadang-kadang, bertindak mewakili “kelas”-nya.  Tentu saja, seperti bahasan tentang “kelas” lainnya, ini adalah stereotipe.  Banyak juga pengendara sepeda motor yang memperlihatkan tata tertib penggunaan jalan yang baik.

Khusus bagi pengendara sepeda motor, sering terlihat bahwa bawaan “kelas” ini muncul paling disadari.  Saat “hak” mereka di jalan raya terganggu oleh kelas di atasnya, maka ketersinggungan mereka sering terlihat dan penyerangan kepada “pengganggu” pada kelas di atasnya ini adalah penyerangan “kelas,” bukan pribadi.  Beberapa kasus seperti supir mobil yang dipukuli oleh sekelompok pengendara sepeda motor, dengan makian yang sangat tipikal “kelas”: “Mentang-mentang naik mobil,” atau “mentang-mentang orang kaya.” dan sejenisnya.  Celakanya lagi, kasus seperti inipun terjadi saat yang salah sebetulnya adalah si pengendara motor tersebut — misalnya dengan mengendara melawan arus, atau yang lain.  Pada kasus-kasus melawan pengendara sepeda motor, pengendara mobil seakan-akan tidak bisa melawan, terlepas dari siapa salah dan siapa benar.

Ironisnya, pada saat pengendara sepeda motor berbondong-bondong mempertahankan “hak” mereka di jalan raya dengan sangat militan, perlakuan mereka pada anggota kelas di bawahnya juga tidak terlalu ramah.  Misalnya, banyak kasus di mana mereka berkendara di trotoar, walaupun itu melanggar hukum, dan walaupun itu sangat mengganggu pejalan kaki.  Seolah bagi mereka, karena “kelas” mereka lebih tinggi dari pejalan kaki, maka mereka lebih berhak untuk menggunakan trotoar tanpa mengindahkan hak pejalan kaki.

Kejadian-kejadian ini seolah memperlihatkan bahwa  “pertempuran kelas” ini membawa definisi kelas yang mereka buat untuk sampai pada persepsi bahwa ini adalah kelas yang boleh berada di atas hukum dan peraturan.  Bahwa seolah peraturan dibuat dengan tidak adil dan berpihak pada kelas lainnya — di atasnya ataupun di bawahnya — dan demikian harus mereka ambil alih.  Bahwa sebetulnya mereka berhak untuk mengendara di trotoar.  Bahwa sebetulnya mereka berhak untuk mengendara melawan arah.  Bahwa sebetulnya mereka berhak untuk melanggar lampu merah, atau pintu kereta.  Bahwa mereka tidak berkewajiban untuk berhenti dan memberi jalan, jika ada mobil yang perlu berbelok dan memotong jalan mereka, walaupun dari jauh sudah memberikan tanda, dan walaupun bila tidak diberi jalan untuk berbelok maka lalu lintas ke belakangnya akan terhambat dan terganggu.  “Pertempuran kelas” adalah situasi yang memperlihatkan permasalahan rusaknya social capital.

Tampaknya, permasalahan lalu lintas bukan hanya masalah penegakan hukum dan aturan, tetapi masalah sosial yang jauh lebih mendasar.  Bahwa ada ketidakpercayaan pada praktek-praktek kemasyarakatan yang baik, karena tidak percaya bahwa masyarakat secara umum akan melindungi mereka.  Bahwa ada ketakutan bahwa masyarakat justru akan menjerumuskan mereka, jika mereka menurut pada praktek-praktek umum yang baik.  Singkatnya, kerekatan sosial, gotong-royong — apa yang disebut sebagai social capital — sedang tergerus dan rubuh di masyarakat perkotaan kita.  Menyelesaikannya adalah dengan menyelesaikan akar permasalahannya, yaitu dengan memperkuat social capital.  Menghukum saja tidak cukup.  Apalagi jika dihukum oleh penegak hukum yang tidak mereka percayai integritasnya.


About this entry