Membayar Upaya Penurunan Kerusakan Hutan Melalui REDD+

20131117-113031.jpg

Tujuhbelas sampai 40 miliar dolar setahun, kira-kira, dibutuhkan dunia untuk menghentikan kerusakan hutan dunia pada 2030.  Tigapuluh miliar dolar pada 2020.  Itu adalah salah satu hasil studi yang dilakukan oleh Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Saat ini kerusakan hutan — deforestasi dan degradasi hutan — menyumbang sekitar seperlima emisi total gas-gas rumah kaca dunia.  Mengurangi emisi dari kerusakan hutan berarti mencegah perubahan iklim.

Darimana uang $30 miliar ini didapatkan?  Bagaimana menyampaikannya kepada yang membutuhkan?  Apa struktur kelembagaan yang mesti ada?  Bagaimana melakukannya melalui skema “results-based payments?”  Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sedang dicari jawabannya dalam salah satu sesi negosiasi di Warsawa, Polandia, pada Conference of the Parties (COP) ke 19 pada November 11 – 23 ini.

Kebetulan, saya (mewakili Indonesia) dan Prof. Christina Voigt (Norwegia) dipercaya oleh Presiden COP18 (tahun lalu) dan Presiden COP19 tahun ini untuk memimpin proses ini.  Berikut ceritanya.

Work Program on REDD+

Prosesnya dimulai dari COP18 tahun lalu di Doha, Qatar.  COP18 membentuk sebuah “Work Program” mengenai “REDD+ Finance,” dan menominasi Indonesia dan Norwegia (mungkin merupakan dua dari negara-negara yang paling berpengaruh dalam pengembangan konsep REDD+ di dunia) untuk memimpin.  Dua lokakarya telah diselenggarakan pada bulan Juli dan Agustus yang menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) cara untuk menyampaikan pembayaran untuk tindakan berbasis hasil (results-based actions); (2) cara untuk memberikan insentif kepada manfaat non-karbon; dan (3) cara untuk memperbaiki koordinasi pendanaan berbasis hasil (results-based finance).  Lokakarya pertama dilaksanakan di Bonn, Jerman, di sela-sela pertemuan badan subsider UNFCCC.  Pertemuan kedua di Bonn juga, sebagai sebuah kegiatan mandiri selama dua hari.  Hasil dari lokakarya tersebut adalah sebagai berikut.

Arsitektur.  Arsitektur dan struktur dari pembayaran berbasis hasil (results-based payments) harus sederhana, efektif, dan transparan, yang juga menjamin penyebaran distribusi pendanaan yang merata; menjamin bahwa pedoman mengenai REDD+ dapat diaplikasikan di semua lembaga keuangan; menjamin integritas lingkingan yang terpelihara; menjamin tidak adanya penghitungan ganda, duplikasi upaya, atau gap dalam pendanaan; meminimalisir birokrasi; dan menurunkan biaya transaksi.  Kedua,

Simpul Informasi.  Sebuah simpul informasi di tingkat internasional juga dianggap penting.  Simpul informasi ini disebut juga sebagai repository, registry, tracking log, atau clearing house.  Simpul ini bisa memfasilitasi transparansi dan kelengkapan hasil dari kegiatan-kegiatan REDD+ dan transparansi pembayaran atas hasilnya.  Simpul ini juga akan membantu mengumpulkan dan memelihara informasi mengenai hasil kegiatan yang telah terukur, terlapor, dan terverifikasi, serta mengawasi jejak pembayaran untuk menghindari penghitungan ganda, duplikasi upaya, serta gap dalam pendanaan.  Simpul ini juga akan memfasilitasi akses kepada informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh negara pelaksana, donor, dan lembaga keuangan, termasuk entitas operasional dari mekanisme pendanaan untuk Konvensi, seperti misalnya bagaimana pelindung (safeguards) dihormati dan ditangani, sebagaimana akan dilaporkan melalui sistem informasi pelindung (safeguards) dan memfasilitasi pengambilan keputusan.  Fungsi simpul informasi ini tidak boleh overlap dengan lembaga lain di bawah Konvensi.

Entitas Koordinasi REDD+ Nasional.  Entitas Koordinasi REDD+ Nasional, atau titik fokal nasional, mendapatkan perhatian yang cukup besar.  Entitas semacam ini akan memfasilitasi aliran informasi mengenai hasil dan pembayaran secara transparan.  Proposal Brazil, misalnya, entitas koordinasi REDD+ nasional ini bisa bergerak di tingkat nasional maupun internasional, memfasilitasi koordinasi pada kedua tingkat tersebut dan menyimpan informasi yang akurat.  Secara khusus, pada tingkat internasional, entitas ini akan bertanggungjawab untuk mendapatkan dan menyalurkan pembayaran untuk hasil dan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan entitas pelaksana mekanisme pendanaan di bawah Konvensi, lembaga keuangan lain, serta donor, sambil pada tingkat nasional akan bertanggungjawab untuk menentukan hasil dari aktor-aktor nasional dan internasional dalam melaksanakan REDD+.  Pembentukan entitas koordinasi REDD+ nasional ini juga menjamin transparansi penyusunan pembagian manfaat, yang adalah merupakan prerogatif nasional.

Peran Green Climate Fund (GCF).  Green Climate Fund (GCF) didirikan sebagai sebuah entitas mekanisme pendanaan di bawah Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC).  GCF diharapkan akan memiliki peran sentral dalam arsitektur pendanaan REDD+ berbasis hasil, di samping saluran pendanaan multilateral dan bilateral lainnya.  Oleh sebab itu bisa dimengerti jika banyak yang mengharapkan adanya tuntunan dari COP kepada GCF dalam hal pendanaan kegiatan-kegiatan REDD+.  Bahkan ada usulan bahwa tuntunan kepada GCF dapat menyediakan beberapa pilihan pembayaran dan menjamin pembayaran ex-ante (selain ex-post atau berbasis-hasil).

Peran Lembaga Pendanaan Lainnya.  Pendanaan REDD+ tidak hanya akan dilakukan melalui GCF, tetapi juga melalui lembaga pendanaan lainnya.  Dalam hal ini, penting adanya untuk mengkoordinir beberapa fasilitas ini, seperti halnya Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), program UN-REDD, dan lainnya, untuk kegiatan-kegiatan REDD+ yang berbasis hasil.  COP memang tidak dalam posisi memberikan tuntunan kepada lembaga-lembaga ini, tetapi banyak yang berpendapat bahwa COP harus bisa “mengundang” atau “menghimbau” mereka untuk berkoordinasi dengan entitas operasional dari mekanisme pendanaan Konvensi, selain juga menggunakan tuntunan metodologis yang telah diadopsi oleh COP.


About this entry