PRISAI: Safeguards untuk REDD+

20121128-112634.jpg

Safeguards dalam konteks REDD+ adalah mekanisme pengaman sosial dan lingkungan, supaya implementasi REDD+ tidak justru melawan tujuan-tujuan sosial dan lingkungan lainnya. Tanpa desain dan mekanisme safeguards yang baik, REDD+ membawa resiko implementasi seperti keigatan-kegiatan berbasis lahan yang lain. Misalnya, REDD+ akan meminggirkan masyarakat lokal dan asli, atau tidak meninggalkan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk mereka. REDD+ pun berresiko untuk mengkompromikan layanan ekosistem hutan lainnya, seperti keanekaragaman hayati, penangkap air, dan lain-lain. Safeguards melindungi REDD+ dari resiko-resiko itu.

Di Indonesia, Kelompok Kerja Funding Instruments di bawah Satuan Tugas Kepresidenan untuk Pengembangan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) mengembangkan PRISAI, yaitu Prinsip, Kriteria, dan Indikator untuk Safeguard REDD+ di Indonesia sebagai protokol safeguards. PRISAI terdiri dari sepuluh prinsip, sebagai berikut: (1) kejelasan status tenurial dan hak atas lahan; (2) jaminan bahwa tindakan-tindakan yang ada melengkapi, atau paling tidak konsisten dengan, tujuan-tujuan penurunan emisi dan perjanjian serta konvensi internasional yang relevant; (3) penyempurnaan tatakelola kehutanan; (4) respek pada pengetahuan dan hak masyarakat adat dan lokal; (5) partisipasi penuh dan efektif dari pemangkunkepentingan yang relevan, dengan perhatian khusus pada kesetaraan gender; (6) penyempurnaan dalam konservasi keanekaragaman hayati serta layanan ekosistem lainnya di hutan alam; (7) tindakan untuk mengaddress resiko balik; (8) tindakan untuk mengurangi perpindahan emisi; (9) sebaran manfaat yang adil kepada smeua pemangku kepentingan dan pemangku hak yang relevan; dan (10) jaminan untuk sebuah sistem informasi yang transparan, akuntabel, dan terlembagakan.

Ke-sepuluh prinsip di bawah PRISAI ini konsisten dengan tujuh prinsip yang diusulkan oleh UNFCCC, sebagai berikut: (1) Melengkapi atau konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional, konvensi dan kesepakatan internasional terkait; (2) Struktur tata-kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, mempertimbangkan peraturan-perundangan yang berlaku dan kedaulatan negara yang bersangkutan; (3) Menghormati pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mempertimbangkan tanggungjawab, kondisi dan hukum nasional, dan mengingat bahwa Majelis Umum PBB telah mengadopsi Deklarasi Hak Masyarakat Adat; (4) Partisipasi para pihak secara penuh dan efektif, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal; (5) Konsisten dengan konservasi hutan alam dan keaneka-ragaman hayati, menjamin bahwa aksi REDD+ tidak digunakan untuk mengkonversi hutan alam, tetapi sebaliknya untuk memberikan insentif terhadap perlindungan dan konservasi hutan alam dan jasa ekosistem, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan lainnya; (6) Aksi untuk menangani risiko-balik (reversals); (7) Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi.

Proses pengembangan PRISAI yang inklusif adalah kekuatan. Banyak Safeguards yang dikembangkan, baik secara khusus untuk REDD+ maupun secara umum untuk proyek-proyek berbasis lahan pada umumnya. Jika melihat hanya dari prinsip, kriteria, maupun indikatornya, tidak mudah untuk menilai satu lebih baik dari lainnya. Yang akan membedakan antara sebuah mekanisme safeguards satu dengan lainnya adalah proses pengembangan serta buy-ins dari stakeholdersnya. PRISAI dikembangkan sejak akhir 2010, dan mulai dimasukkan sebagai bagian dari instrumen pendanaan sejak awal 2011. Sejak itu, konsultasi dilakukan di tingkat nasional dan daerah untuk menyempurnakannya, dan menjamin bahwa semua perhatian dari pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat adat. Hasilnya, PRISAI telah mendapat dukungan sangat luas. Contohnya, PRISAI telah diadopsi oleh Dewan Kehutanan Nasional untuk dijadikan protokol safeguards utama untuk semua kegiatan kehutanan yang membutuhkannya. Selain itu, sebagai salah satu catatan yang diberikan oleh organisasi madani dalam konsultasi persetujuannya di Istanbul, Turki, Forest Investment Program (FIP) diminta untuk mengharmonisasikan sistem safeguardsnya dengan PRISAI. Ini memperlihatkan bahwa dukungan kepada PRISAI cukup kuat.

Dukungan ini juga terlihat di Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties) ke 18 dari UNFCCC di Doha, Qatar, tahun ini. Saat Iwan Wibisono (@udhowankenobi), salah satu anggota Kelompok Kerja Instrumen Pendanaan di Satgas REDD+ mempresentasikan PRISAI, yaitu bagaimana PRISAI melindungi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem lainnya. PRISAI dianggap sebagai salah satu “best practices” pengembangan safeguards yang ada di dunia.

20121128-140603.jpg

Safeguards yang baik bukan hanya yang melindungi tanpa syarat, tetapi juga yang bisa dilaksanakan tanpa menambah beban yang tidak perlu. Untuk itu, saat ini PRISAI sedang diujicoba di lapangan. Sebuah upaya untuk mendapatkan pengakuan timbal-balik (mutual recognition) antara PRISAI dan sistem safeguards lainnya juga sedang diupayakan.

REDD+ walaupun didesain sebagai sebuah upaya perlindungan karbon hutan, harus pula mendukung tujuan-tujuan sosial dan lingkungan lain dari hutan. Untuk itulah safeguards dibutuhkan. Untuk itulah PRISAI dibuat.


About this entry