REDD+ di Doha

20121127-120048.jpg

Reducing Emissions from Deforestation and Degradation of Forests, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries, atau dikenal dengan REDD+, adalah sebuah mekanisme dalam Perjanjian Perubahan Iklim PBB yang memberikan insentif kepada negara-negara berkembang yang mau dan mampu mengurangi emisinya melalui penurunan tingkat deforestasinya.

REDD+ adalah agenda yang sangat penting di Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties, COP) ke 18 dari Perjanjian Iklim di Doha, Qatar, ini, karena emisi gas-gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan menyumbang 15 – 22 persen dari total emisi dunia pertahun, tetapi tidak cukup diaddress melalui Protokol Kyoto.  Untuk Indonesia, REDD+ bahkan adalah agenda yang lebih penting lagi. 65 – 85 persen emisi Indonesia pertahun adalah dari sektor kehutanan dan lahan gambut. Dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas-Gas Rumah Kaca (RANGRK), sektor kehutanan, tataguna lahan, dan lahan gambut mendominasi target penurunan emisi Indonesia pada tahun 2020, menyumbang hampir 90 persen darinya. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebanyak 26 persen dengan upaya sendiri, atau 41 persen dengan bantuan dari negara lain, pada tahun 2020.  Agenda REDD+ yang akan dibahas di Doha antara lain adalah sebagai berikut:

Pengukuran “kinerja”. Sebagian besar pemberian insentif dilakukan hanya jika kinerja tindakan-tindakannya dianggap baik, sesuai dengan indikator kinerjanya yang telah diverifikasi. Indikator kinerja yang utama adalah pencapaian penurunan emisi, tetapi indikator lain seperti tatakelola dll. juga penting. Bagaimana cara mengukur, memonitor, melaporkan, dan memverifikasi kinerja ini harus diputuskan. Bagaimana tingkat acuan fan tingkat emisi acuan, yaitu acuan keadaan jika REDD+ tidak dilakukan, juga harus diputuskan.

Pendanaan. Sekitar $6 miliar telah dikeluarkan untuk REDD+ di seluruh dunia. Kebutuhan yang ada jauh lebih besar dari itu. Beberapa topik di bawah pendanaan ini adalah: peran mekanisme pasar dan non-pasar, serta peran swasta di dalamnya. Selain itu, juga harus diputuskan peran sertifikasi kinerja dalam mekanisme pasar, misalnya, apakah sertifikasi, atau kredit, ini bisa dimanfaatkan untuk meng-offset emisi di negara maju.

Manfaat non-karbon dan safeguards. Hutan tidak hanya bermanfaat untuk penyerapan dan penyimpanan karbon. Hutan juga memberikan layanan ekosistem lainnya, seperti keanekaragaman hayati, air, dan lain-lain. Bahkan, hutanpun memberikan layanan sosial dan kultural. Bagaimana semua manfaat ini bisa diatur dan dinilai secara baik dalam kerangka perjanjian perubahan iklim masih menjadi tantangan, apakah diaddress secara terpisah atau digabungkan. Selain itu, bagaimana manfaat lain ini, yang notabene diatur oleh perjanjian-perjanjian lain.

REDD+, jika tidak didesain dan diimplementasikan dengan baik, juga memiliki resiko mengganggu tujuan-tujuan sosial and lingkungan lain dari pengelolaan hutan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah sistem safeguards (pengaman) sosial, lingkungan, dan keuangan. Sebuah sistem informasi safeguards harus dibuat untuk memberikan akses informasi pelaksanaan safeguards ini kepada dunia luar.


About this entry